Keberhasilan Pembangunan pada sebuah wilayah sangat ditentukan oleh konsep dan pendekatan yang dilakukan. Bagi Pemerintah daerah seperti Pemerintah kabupaten Yahukimo, konsep pembangunan selain mengedepankan nilai-nilai nasionalisme kebersamaan dalam mengkawal pembangunan tetapi juga mengawal program-program pemerintah di wilayah kerja pemerintah daerah.Konsep Keadilan dan Pemerataan ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya mengharapkan perhatian dari pusat namun, alokasu anggaran daerah juga mesti dipikirkan agar mengedepankan konsep Keadilan dan Pemerataan agar ada penguatan dan percepatan kesejahteraan.

Berikut adalah konsep Keadilan dan Pemerataan yang mesti menjadi perhatiaan pemerintah daerah.

Keadilan Pembangunan

Unsur-unsur utama teori keadilan pembangunan sebetulnya telah dicantumkan dalam Ideologi bangsa kita yang termuat dalam Pancasila. Disana sebegtulnya sudah diterjemahkan secara detali apa yang dimaksudkan keadilan. Keadilan distributif: Mengacu pada pembagian hasil produksi atau pendapatan secara adil di antara masyarakat. Keadilan ekonomi: Memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Keadilan sosial: Mencakup pengakuan dan persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Keadilan spasial: Berfokus pada distribusi sumber daya, ruang, dan kesempatan yang adil di dalam masyarakat, serta kesetaraan akses terhadap layanan publik dan sumber daya. Keadilan Hukum sebagai alat pembangunan: Memandang hukum sebagai sarana untuk memperbarui masyarakat agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Keadilan pembangunan mengacu pada prinsip bahwa setiap individu atau kelompok memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses ke sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan. Keadilan pembangunan menekankan pada distribusi yang adil dan merata dari hasil-hasil pembangunan, sehingga setiap orang dapat menikmati kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pemerataan Pembangunan

Pemerataan pembangunan mengacu pada proses penyebaran pembangunan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah atau daerah. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang maju dan daerah yang tertinggal, sehingga setiap daerah dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Perbedaan utama antara keadilan dan pemerataan pembangunan adalah Keadilan pembangunan lebih fokus pada distribusi yang adil dan merata dari hasil-hasil pembangunan, sedangkan pemerataan pembangunan lebih fokus pada penyebaran pembangunan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah atau daerah. Keadilan pembangunan lebih menekankan pada hak-hak individu, sedangkan pemerataan pembangunan lebih menekankan pada pembangunan daerah dan wilayah. Contoh: Keadilan pembangunan: Program bantuan sosial untuk masyarakat miskin di daerah perkotaan. Pemerataan pembangunan: Pembangunan infrastruktur jalan dan listrik di daerah pedesaan untuk meningkatkan akses ke layanan dasar.

Yahukimo Sebuah Ajakan

Keadilan dan pemerataan menjadi kunci utama dalam mengawal program pemerintah daerah. Sebab Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dari sekian banyaknya kabupaten yang ada di republik Indonesia ini. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan terlihat cepat berkembang ketika setiap orang merasa ada dilibatkan dalam pemerintahan maka dengan sendirinya pembangunan kesejahteraan masyarakat akan terlihat dengan pesat. Tetapi ketika setiap unsur pimpinan mengedepankan sentimen politik dan dikuasai dengan sistem nepotisme atau keluargaisme, sukuisme,daeraisme, gerejaisme, maka dengan sendirinya menghambat pembangunan. Ini berarti bahwa program akan ada tetapi program itu tidak akan bisa jalan lancar.

Tidak akan ada jalan lancar karena setiap orang yang tidak dilibatkan dalam unsur pimpinan,maka mereka akan tidak bisa berkontribusi lebih daripada target. Dampaknya adalah masyarakat akan menjadi sasaran korban pembangunan, kesejahteraan masyarakat, demi kepentingan elit-elit tertentu dan masyarakat tidak akan bisa mengkawal proses pembangunan selama dalam kepemimpinan kepala daerahnya maka berpotensi besar untuk melahirkan malapetaka. Malapetakanya adalah kesenjangan sosial ekonomi,minimnya perputaran keuangan, dan program tidak bisa terserap kepada masyarakat.

Dalam setiap unsur perlu melibatkan keterwakilan dari berbagai pihak-pihak yang ada,baik itu mewakili suku, mewakili,, organisasi gereja, mewakili, wilayah, mewakili daerah distrik. Agar semua pihak merasa ambil bagian dalam pemerintahan berjalan. Muda melayani,tua senang,mati masuk surga, terlepas dari segala bentuk kepentingan kita adalah menjaga keutuhan kita bersama sebagai satu bangsa,satu ras,satu Papua adalah menjadi prioritas utama kita bersama"

Jika kita mau melihat bintang bersinar di kemudian hari dan bersaing dengan teman-teman lain,maka pemerintah berfikir profesional dan siapkan mereka dari sekarang dengan cara memberikan tanggungjawab.

*Penulis adalah Elius Pase, Tinggal di Wamena, 24 November 2025