LIDAHRAKYAT.COM — KEFAMENANU,— Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Yoseph Falentinus Delasalle Kebo meminta seluruh kepala dinas dan camat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan mahasiswa untuk memperoleh bantuan dari pemerintah daerah.

Peringatan tersebut disampaikan Bupati TTU seusai memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati TTU, Senin (24/8/2026). Ia mengingatkan agar setiap permintaan bantuan yang disampaikan melalui pesan singkat maupun WhatsApp tidak langsung dipercaya sebelum dilakukan verifikasi.

Menurut Bupati Falent, modus tersebut dilakukan dengan cara menghubungi pejabat pemerintah daerah melalui WhatsApp. Pelaku biasanya mengaku sebagai mahasiswa atau bagian dari suatu perkumpulan mahasiswa yang sedang membutuhkan dukungan untuk menjalankan kegiatan.

Dalam komunikasi tersebut, lanjutnya, pelaku bahkan menyebut namanya sebagai pihak yang memberikan arahan kepada kepala dinas atau camat agar memberikan bantuan. Modus itu dinilai berpotensi menimbulkan kerugian apabila pejabat tidak terlebih dahulu memastikan kebenaran informasi yang diterima.

Bupati menjelaskan, situasi tersebut biasanya dimanfaatkan ketika dirinya sedang berada di luar daerah. Oknum yang tidak bertanggung jawab kemudian menggunakan kondisi itu untuk meyakinkan calon korban bahwa permintaan bantuan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari kepala daerah.

Permintaan yang disampaikan umumnya dikaitkan dengan kegiatan mahasiswa di Kupang. Pelaku menyebut adanya kegiatan atau agenda organisasi mahasiswa yang membutuhkan bantuan, sehingga pejabat yang menerima pesan didorong untuk segera memberikan dukungan.

Namun, menurut Bupati TTU, terdapat sejumlah tanda yang dapat dijadikan bahan kewaspadaan. Salah satunya ketika pihak yang meminta bantuan tidak mampu menunjukkan proposal kegiatan atau memberikan penjelasan yang jelas mengenai kegiatan yang dimaksud.

Bahkan, ketika diminta bertemu secara langsung untuk memastikan identitas dan maksud kedatangan, oknum tersebut disebut tidak dapat memberikan kepastian. Kondisi itu menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak serta-merta memenuhi permintaan yang hanya disampaikan melalui komunikasi digital.

Karena itu, Bupati TTU meminta kepala dinas dan camat melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap setiap permintaan bantuan yang mencatut namanya. Verifikasi dapat dilakukan dengan memastikan identitas pengirim, organisasi yang disebut, proposal kegiatan, serta mengonfirmasi langsung kepada pihak terkait.

Ia menegaskan, langkah tersebut penting untuk menjaga agar bantuan pemerintah daerah benar-benar diberikan kepada pihak dan kegiatan yang memiliki dasar serta tujuan yang jelas. Selain mencegah kerugian keuangan, kewaspadaan juga diperlukan untuk menjaga nama baik pemerintah daerah dan aparatur sipil negara (ASN).

Bupati Falent berharap para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten TTU tidak mudah terpengaruh oleh pesan yang bersifat mendesak, terutama apabila permintaan tersebut disertai klaim bahwa dirinya telah memberikan instruksi. Setiap informasi yang mengatasnamakan bupati, kata dia, harus dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti.

Ia kembali mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan verifikasi sebagai langkah utama dalam menghadapi setiap permintaan bantuan. Dengan demikian, celah bagi oknum yang memanfaatkan nama mahasiswa maupun pejabat pemerintah untuk kepentingan pribadi dapat diminimalkan. (*)

Editor: Oktovianus Arkyan Masan, S.Fil