Legasi atau legacy ( english ) secara harafiah diartikan warisan. Kamus bahasa Oxford mendefenisikannya sebagai The long lasting impact of particular events, actions, etc. that took place in the past, or of persons life. Pengertian ini dalam kamus yang sama disinonimkan dengan consequence atau “effect. Kedua-duanya dapat kita terjemahkan sebagai dampak. Kata legasi ini memiliki bobot makna yang lebih luas lagi manakala dikaitkan dengan kepemimpinan yang berdampak jangka panjang dari suatu peristiwa, tindakan bahkan kebijakan orang tersebut menyangkut banyak orang, termasuk pada kehidupan sosial, budaya dan juga sistem politik. Bagi banyak orang yang sedang berkuasa, Legasi malahan menjadi semacam obsesi, keinginan untuk dikenang dan diabadikan dalam sejarah. Memang, orang yang sedang berkuasa memiliki peluang kekhususan untuk dikenang dalam sejarah.

Presiden Joko Widodo telah sukses memulai tahapan pemindahan dan pembangunan Ibukota Negara Nusantara yang baru adalah bagian dari strategi besar Indonesia sebagaimana termaktub dalam Visi Indonesia Emas 2045. Dengan visi tersebut, Indoenesia sebagai negara yang sedang berkembang bertekad untuk mewujudkan kualitas manusia yang unggul, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan rakyat yang baik dan merata, serta ketahanan nasional, tata kelola kepemerintahan yang kuat dan berwibawa. IKN akan menjadi ceritera sejarah legacy kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan contoh peradaban baru perkotaan di Indonesia yang akan menjadi kota dunia. Kecintaan kita akan hadirnya IKN juga turut memberikan spirit kehadiran negara dalam 1 abad (100 tahun) mendatang tahun 2045 memberi legacy baru untuk Mengukuhkan reputasi IKN sebagai “Kota Dunia untuk Semua”

IKN Warisan Bermartabat Patut diKenang

Majalah The Economist (Edisi Agustus 2024 ) menahbiskan legasi Presiden Joko Widodo yang paling penting adalah pembangunan Infrastuktur yang massif. Lebih dari 200 proyek infrastuktur massif yang bisa diselesaikan dalam 10 tahun masa kepresidenan Joko Widodo ( Jokowi ). Termasuk didalamnya paling monumental dari semua itu, masih menurut majalah yang sama, adalah Pelaksanaa Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN ). IKN harus nenjadi warisan cerminan nergara bermartabat yag patut didukung.

Gagasan menuju negara bermartabat perlu diukur dengan beberapa variable antara lain kehandalan Infrastuktur. Selain itu factor pendukung lainnya seperti Sumber daya, social budaya, eknomi dan potensi kebangsaan lainnya yang mesti terus dikumandangkan ke ruang publik di bumi nusantara ini untuk membangun harapan tentang kebaikan, memberikan kedamaian bagi warga negara. Harapan bermartabat merupakan upaya mengubah kehidupan rakyat dari sekadar hidup belaka (bare life).

Bagi setiap penyelenggara negara/pejabat public perlu menunjukan etika untuk ikut bersama-sama memperjuangkan pemenuhan hak warganya. Tentu aneka proses menuju pencapaian yang ditargetkan tidaklah muda. Ada riak dan juga krikil-krikil tajam menuai proses tersebut. Sebut saja wajar adanya kontroversial dukungan terhadapa Pemindahan IKN itu sendiri menuai banyak tanda tanya multipihak mengenai keberlanjutannya. Terlepas dari itu, dalam hemat kami, legasi Jokowi dibidang infrastruktur memang nampak dimana-mana. Selain itu, legasi Jokowi yang juga sangat menonjol adalah kebijakan hilirisasi pengelolaan Sumber Daya Alam. Kebijakan ini sukses menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam Mata Rantai Pasokan Dunia (Global Supply Chain). Maka bila kita identitifkasi legasi kepresidenan Joko Widodo adalah Pembangunan Infrastruktur dan Kebijakan Hilirisasi dan Pemindahan Ibukota Nusantara, dengan kata lain, dari segi sifatnya, legasi Jokowi berupa massifnya pembangunan aspek material dalam masa kepresidenannya sangat layak. Pencapaian pertumbuhan infrastruktur ini kemudian menimbulkan ekses yang juga dapat dipandang sebagai legasi Jokowi. Pilihan untuk memassifkan pembangunan disisi material ini kemudian berdampak pada pencapaian immaterialnya.

Pembangunan yang berfokus pada pencapaian material, terutama di negara-negara demokrasi berkembang, seringkali menuntut adanya konsentrasi kekuasaan dan kontroversi penolakan. Hal itu dianggap diperlukan untuk menjaga momentum pembangunan ekonomi masa depan karena memang intinya, konsentrasi kekuasaan itu berpusat pada pengkonsentrasian kekuatan ekonomi dan kekuatan politik pada satu center of gravity, yakni kekuasaan eksekutif. Piramida ekonomi Indonesia kita harapkan ke depan bertumbuh paska dihadapkan pada disrupsi pandemic dan perubahan ekosistem digital [Disrupsi digital] terus mengalami perubahan signifikan. Selama satu dekade terakhir, ratio gini koefesien tahun 2024 bertahan di 0,379, hanya bergerak sedikit dibanding tahun 2021, sebesar 0,384. Dengan pemodelan Kurva Lorenz ( model kurva yang menggambarkan ketidak pemerataan pembagian kekayaan atau pendapatan) kita akan menemukan bahwa kurang dari 20% penduduk Indonesia menguasai lebih dari 80% perekonomian Indonesia. Menurut Prof Maman Suratman, kurang dari 1 % pelaku usaha besar yang berada dipuncak piramida bisnis di Indonesia, Sisanya berada didasar piramida. Dalam kondisi yang sedemikian sulit, Pemerintahan dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat bertahan dan mampu menstabilisasi kompetisi pasar yang terus menerus membaik.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, proses konsentrasi kepemimpinan presdien Joko Widodo berlangsung gradual dan kumulatif. Gradual karena dilakukan melalui proses legalisasi dalam berbagai tingkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kumulatif karena dibarengi dengan konsolidasi kontrol terhadap partai-partai politik dan pengangkatan kepala daerah melalui proses demokratis. Desentralisasi atau otonomi daerah yang merupakan amanat reformasi perlahan-lahan semakin matang. Dari proses demi proses bersamaan dengan waktu akhirnya kita boleh menikmati pesta demokrasi serentak diawali pada tahun 2024. Kematangan demokrasi semakin tampak diharapkan dapat diterjemahkan melalui kekuasaan eksekutif berikutnya yag terus diperkuat bersama baik keranah legislatif maupun yudikatif. Kemandirian partai politik yang menjadi sokoguru kekuatan legislatif sebagai penjaga fungsi check and balances dalam sistem bernegara mengalami degradasi dan erosi. Kehadiran partai politik melalui kaderisasi legislator sebagai perwujudan nyata fungsi kontrol bermetamorfosis hanya sebatas slogan belaka. Belum terpenuhinya hak-hak dasar warga menunjukan kegagalan para legislator sebagai wakilnya diparlemen. Dalam praktiknya, kerapkali terjadi konflik antara eksekutif dan legislative dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang diterjemahkan dalam regulasi kerap terjadi tarik menarik kepentingan dalam proses yang menghambat semua dinamika kebutuhan rakyat sesungguhnya.

Kesuksesan Pembangunan Material kepresidenan Joko Widodo telah diimbangi oleh kesuksesannya dalam Pembangunan Immaterialnya. Legasi Material Jokowi harus menyadarkan mata dan bathin kita bahwa perjuangan untuk rakyat banyak adalah keutamaan. Mari kita semua warga Indonesia yang baik menyampaikan ucapkan rasa terima kasih kita dan mendukung keberlanjutan program-program pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka agar semua legacy Presiden Joko Widodo di penghujung masa jabatannya terus dikenang dan akan menjadi bekal yang berharga bagi warisan Karya anak bangsa Presiden Joko Widodo yang monumental dan diakui masyarakat internasional.

*Penulis adalah Martinus Laba Uung, Penggagas Forum Bersama Untuk IKN