LIDAHRAKYAT.COM—JAKARTA,— Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamilus Elu, SH, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) terkait antisipasi kekeringan lahan pertanian yang digelar di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Senin (20/4/2026). Kegiatan ini menjadi forum penting dalam merumuskan langkah strategis menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

Rakornas tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, kementerian teknis, serta unsur TNI dan Polri. Fokus utama pertemuan adalah mitigasi dampak kekeringan terhadap produksi pertanian nasional, khususnya komoditas padi.

Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebanyak 64,5 persen wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan di bawah normal pada tahun 2026. Selain itu, sekitar 57,2 persen wilayah diperkirakan menghadapi musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap sektor pertanian, terutama di wilayah-wilayah strategis seperti Pulau Jawa, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Wilayah tersebut masuk dalam kategori risiko kekeringan tinggi hingga sangat tinggi, yang berpotensi memicu gagal tanam.

Meski demikian, pemerintah optimistis dapat menjaga target produksi beras nasional sebesar 35,69 juta ton pada tahun 2026. Capaian produksi tahun 2025 yang mencapai 34,69 juta ton atau meningkat 13,29 persen menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan ke depan.

Sebagai langkah konkret, Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Ditjen LIP) Kementan mengalokasikan 89.600 unit kegiatan irigasi pada tahun anggaran 2026. Program tersebut mencakup pembangunan irigasi perpompaan, perpipaan, bangunan konservasi, operasi dan pemeliharaan irigasi tersier, serta penyediaan pompa air.

Program ini ditargetkan mampu menjangkau sekitar 2.152.500 hektare lahan terdampak kekeringan. Dengan intervensi tersebut, diproyeksikan akan terjadi tambahan produksi gabah kering panen (GKP) sebesar 10,8 juta ton atau setara dengan 5,76 juta ton beras.

Dukungan juga datang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah menyiagakan berbagai sarana prasarana air. Di antaranya 122 unit mobile pump, 926 pompa alkon, serta 25 mesin bor dengan tingkat kesiapan operasional di atas 85 persen.

Selain itu, hingga Maret 2026, pemerintah telah membangun sebanyak 6.406 unit sumur bor di seluruh Indonesia. Sebagian besar berada di Pulau Jawa sebanyak 2.715 unit dan wilayah Bali-Nusa sebanyak 1.503 unit, yang menjadi penopang utama saat sumber air permukaan mengalami penurunan.

Menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sejumlah waduk besar diproyeksikan mengalami defisit air. Untuk itu, pemerintah menyepakati tiga langkah utama, yakni memprioritaskan operasi waduk untuk irigasi pangan, mengoptimalkan penggunaan sumur bor dan pompa mobile, serta menggerakkan pompanisasi secara serentak.

Sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam pengelolaan air, mulai dari hulu melalui waduk, embung, dan sumur bor hingga ke hilir melalui jaringan pompa dan irigasi tersier. Kolaborasi antara Kementan, Kementerian PU, serta TNI/Polri diharapkan mampu mempercepat distribusi air ke lahan pertanian.

Wakil Bupati TTU, Kamilus Elu, menyatakan bahwa hasil Rakornas ini menjadi referensi penting bagi pemerintah daerah, khususnya Kabupaten TTU, dalam menghadapi potensi kekeringan. Ia berharap strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara optimal guna meminimalisir risiko krisis pangan di wilayahnya.