LIDAH RAKYAT.COM—KUPANG,— Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Kamillus Elu, menghadiri Rapat Koordinasi Analisis Penguatan Pemetaan Batimetri dan Alur Laut serta Survei Hidro-Oseanografi Tahun 2026 yang digelar di Hotel Aston Kupang, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia bersama Pusat Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut dengan melibatkan puluhan kementerian dan lembaga strategis.

Rakor ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat kebijakan pemetaan wilayah laut nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sebanyak 27 kementerian dan lembaga turut ambil bagian dalam forum tersebut, menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan ruang laut Indonesia.

Fokus utama pembahasan diarahkan pada penyelarasan program survei hidro-oseanografi dengan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Aspek yang menjadi perhatian mencakup sektor pertahanan dan keamanan, pengelolaan wilayah maritim, serta pengembangan ekonomi berbasis kelautan atau ekonomi biru.

Sejumlah tokoh penting hadir sebagai narasumber, di antaranya Gubernur Nusa Tenggara Timur, perwakilan deputi bidang strategi pertahanan, serta pimpinan dari Pushidrosal TNI AL.

Selain itu, kalangan akademisi juga dilibatkan, termasuk Rektor Universitas Nusa Cendana yang memberikan perspektif ilmiah terhadap pengembangan wilayah pesisir dan laut.

Dalam forum tersebut, Kamillus Elu menyampaikan usulan strategis terkait pentingnya pelaksanaan survei di Pelabuhan Wini.

Ia menilai, pelabuhan yang berada di wilayah perbatasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pelabuhan penumpang.

Menurutnya, pengembangan tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan perbatasan Indonesia.

“Kami berharap tim survei dapat memberikan perhatian khusus terhadap Pelabuhan Wini, sehingga ke depan dapat dikembangkan menjadi pelabuhan penumpang yang representatif,” ujar Kamillus.

Dorongan tersebut sejalan dengan kebutuhan akses transportasi laut yang memadai bagi masyarakat di wilayah utara Pulau Timor.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi tengah merancang pengoperasian rute kapal feri Kupang–Naikliu–Wini (PP).

Namun, hingga saat ini, uji coba baru dilakukan pada rute Kupang–Naikliu dan belum dilanjutkan akibat kendala teknis yang masih dalam tahap evaluasi.

Dari sisi akademis, Katarina Agusta Paulus menekankan pentingnya menjadikan Pelabuhan Wini sebagai prioritas dalam pelaksanaan survei nasional.

Ia menyebutkan bahwa posisi geografis pelabuhan yang berbatasan langsung dengan wilayah Oecusse, Timor Leste, memberikan nilai strategis dalam pengembangan konektivitas regional.

Dalam rapat tersebut juga terungkap bahwa terdapat 20 usulan titik lokasi survei untuk tahun 2026.

Namun, hanya tiga lokasi yang dapat disetujui untuk dilaksanakan, mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia.

Meski demikian, pemerintah daerah berharap Pelabuhan Wini dapat masuk dalam prioritas survei pada tahap selanjutnya.

Pengembangan pelabuhan tersebut diyakini mampu membuka akses transportasi laut menuju berbagai wilayah di Indonesia.

Dengan demikian, Pelabuhan Wini diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pintu gerbang perbatasan, tetapi juga sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Timor Tengah Utara.