LIDAHRAKYAT.COM – Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat GASAK NTB mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lombok Timur. Desakan itu muncul setelah Kejaksaan Agung menggeledah Badan Gizi Nasional BGN untuk menyelidiki dugaan persoalan tata kelola MBG di tingkat nasional.

Direktur GASAK NTB Yandis menilai audit tidak cukup hanya di pusat. Pengawasan harus menyasar seluruh rantai pelaksanaan di daerah, mulai dari Koordinator Wilayah Korwil MBG Lombok Timur, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, hingga titik dapur MBG yang beroperasi.

“Program Makan Bergizi Gratis menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut hak masyarakat, khususnya peserta didik. Karena itu transparansi dan akuntabilitas harus jadi prioritas. Kami minta Korwil MBG Lombok Timur diaudit serta seluruh dapur dan SPPG diperiksa menyeluruh,” tegas Yandis, Senin 2/6/2026.

Cegah mark-up dan monopoli

Menurut GASAK NTB, audit diperlukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan anggaran, praktik monopoli pengelolaan, mark-up pengadaan bahan pangan, serta pelanggaran standar pelayanan pemerintah. Selain audit keuangan, GASAK NTB juga meminta audit operasional. Fokusnya pada kualitas makanan, mekanisme distribusi, kelayakan dapur, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Kami ingin memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar sampai ke penerima manfaat dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari program yang tujuannya meningkatkan gizi masyarakat,” ujar Yandis.

Dorong Kejaksaan, BPK, BPKP turun

GASAK NTB mendorong Kejaksaan, BPK, BPKP, dan lembaga pengawas lain melakukan audit investigatif secara independen terhadap seluruh pelaksanaan MBG di Lombok Timur.

“Jangan sampai persoalan di tingkat pusat jadi alarm yang diabaikan di daerah. Audit menyeluruh penting agar program berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik merugikan negara maupun masyarakat,” tutupnya.