LIDAHRAKYAT.COM Gerakan Advokasi Strategis Analisis Kebijakan Nusa Tenggara Barat (GASAK NTB) menanggapi rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Aliansi PPS pada 2 Juni mendatang. GASAK NTB menegaskan bahwa penyampaian aspirasi di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi Indonesia.

Direktur GASAK NTB, Yandis, menyatakan bahwa aksi demonstrasi merupakan bagian penting dari mekanisme kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Namun demikian, ia mengingatkan agar pelaksanaan aksi tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga ketertiban umum.

“Pada prinsipnya kami menghormati dan mendukung kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bagian dari hak demokrasi warga negara. Namun kami juga mengingatkan agar aksi tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat luas dan tidak menyasar titik-titik vital ekonomi,” ujar Yandis dalam keterangannya.

Menurut GASAK NTB, aksi unjuk rasa yang berujung pada pemblokiran atau gangguan terhadap fasilitas strategis dapat menimbulkan dampak luas, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas ekonomi harian. Fasilitas seperti terminal, pelabuhan, bandara, serta jalur distribusi logistik dinilai sebagai infrastruktur krusial yang harus tetap berfungsi normal.

“Kami berharap massa aksi tidak melakukan pemblokiran akses pada fasilitas publik yang menjadi urat nadi ekonomi daerah. Gangguan pada sektor ini dapat berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa,” tambahnya.

GASAK NTB juga mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam aksi untuk mengedepankan etika berdemokrasi serta menjaga situasi tetap kondusif. Mereka menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan kepentingan publik secara luas.

Selain itu, aparat keamanan diminta untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam melakukan pengamanan aksi. Langkah tersebut dinilai penting guna memastikan hak berekspresi tetap terlindungi tanpa mengabaikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

GASAK NTB menegaskan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat sekaligus menjaga kepentingan bersama, khususnya dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial di daerah.

Aksi Aliansi PPS yang direncanakan berlangsung pada 2 Juni mendatang diperkirakan akan melibatkan sejumlah elemen masyarakat. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terkait titik aksi maupun jumlah massa yang akan terlibat.