Indonesia saat ini berada dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan. Dalam lima bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan penghematan yang ketat, termasuk pemadaman listrik pada pukul 16.00 di gedung-gedung pemerintah, telah memicu protes luas dan kekhawatiran tentang efisiensi birokrasi. Langkah-langkah ini bertujuan mengalihkan dana ke proyek ambisius seperti program Makanan Sekolah Gratis senilai $32 miliar juga Danantara.

Penurunan 30% dalam penerimaan pajak selama dua bulan pertama tahun ini menambah tekanan pada anggaran negara. Meskipun demikian, pemerintah mempertahankan perkiraan defisit anggaran 2025 sebesar 2,53% dari PDB dan berkomitmen untuk melanjutkan program prioritas. Namun, tekanan ekonomi ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan elite politik bahwa gerakan sosial seperti tahun 1998 dapat kembali terjadi. Jika gelombang protes rakyat terjadi, koalisi politik yang telah dibangun dengan susah payah bisa terpecah.

Koalisi Politik dan Dinamika Kekuasaan

Di tengah tekanan ekonomi dan sosial, koalisi politik yang menopang pemerintahan Prabowo berada dalam situasi rentan. Beberapa faktor yang dapat mengancam stabilitas koalisi antara lain: 1) Konflik Kepentingan Internal: Beberapa anggota koalisi, terutama yang berasal dari dinasti politik Solo, memiliki kandidat yang siap menggantikan Prabowo jika situasi memburuk; 2) Terhambatnya Pendanaan Partai: Sumber dana beberapa partai, yang sebagian besar berasal dari jaringan bisnis dan patronase politik, mulai terganggu akibat kebijakan efisiensi dan pemberantasan korupsi yang dikapitalisasi oleh pemerintah; 3) Minimnya Kandidat Alternatif di Gerindra: Gerindra sebagai partai utama dalam pemerintahan tidak memiliki figur kuat yang bisa menggantikan Prabowo dan tetap mempertahankan soliditas koalisi; 4) Manuver Politik Oposisi: Kelompok oposisi yang sebelumnya lemah kini mulai mencari momentum. Jika pemerintah gagal mengelola ekonomi dengan baik, oposisi dapat memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk memperkuat posisi mereka menjelang pemilu berikutnya.

Dalam menghadapi situasi ini, Prabowo berusaha memperkuat hubungan dengan TNI, mengingat latar belakangnya berasal dari institusi tersebut. Beberapa langkah strategis yang diambil meliputi:

• Memberikan lebih banyak posisi sipil kepada figur-figur dari TNI.
• Melakukan revisi undang-undang agar kebijakan ini memiliki dasar hukum yang kuat.
• Mengalokasikan proyek-proyek besar kepada TNI, meskipun pengalaman proyek food estate sebelumnya menunjukkan kegagalan besar.

Kalkulasi politiknya jelas: jika TNI tetap solid mendukung pemerintah, maka gerakan sosial akan lebih sulit berkembang, dan partai koalisi akan berpikir ulang sebelum menarik dukungan mereka.

Kampus dan Mahasiswa: Potensi Gerakan Sosial

Mahasiswa dan kampus kerap menjadi motor penggerak perubahan sosial. Namun, pemerintah tampaknya menyadari ancaman ini dan mulai mengambil langkah-langkah pencegahan. Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berdampak pada tertundanya tunjangan kinerja pengajar, yang dapat memicu ketidakpuasan di lingkungan akademik. Untuk mencegah eskalasi protes, rektor dan pengelola kampus dikumpulkan dan dikondisikan agar menahan pergerakan mahasiswa serta meminta mereka memberikan waktu bagi pemerintah untuk menjalankan programnya dan menunjukkan hasil.

Strategi Quick Win: Perang Melawan Korupsi atau Sekadar Ilusi?

Untuk mengalihkan perhatian publik dari ketidakstabilan ekonomi, pemerintah mengkapitalisasi upaya pemberantasan korupsi, terutama di BUMN dan Pertamina. Kasus nikel juga diproses dengan hukuman yang lebih berat untuk menunjukkan ketegasan pemerintah. Namun, strategi ini memiliki risiko besar. Jika penanganan korupsi hanya berhenti pada pelaku lapangan tanpa menyentuh penerima aliran dana yang lebih tinggi, kepercayaan publik akan semakin terkikis. Di sisi lain, jika investigasi benar-benar mendalam, hal ini bisa menyeret elite-elite politik yang saat ini berada dalam koalisi kekuasaan.

Anjloknya Rupiah dan IHSG: Problem Sistemik yang Diabaikan

Pemerintah berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah dan IHSG dengan meminta pengusaha dan investor nasional serta global untuk memasukkan dana mereka ke Indonesia. Namun, upaya ini hanya menghasilkan dampak jangka pendek. Dalam hitungan hari, nilai tukar rupiah dan IHSG kembali turun. Salah satu penyebab utama adalah dominasi kelompok kepentingan dalam ring 1 pemerintahan, yang lebih mengutamakan kepentingan politik dibandingkan masukan teknokratik dan pertimbangan makroekonomi.

Peran Oligarki dalam Stabilitas Politik

Oligarki di Indonesia memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan negara. Mereka tidak hanya mengendalikan sumber daya ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh kuat dalam dinamika politik. Dalam kondisi krisis, oligarki sering kali mencari cara untuk mempertahankan kepentingan mereka, baik dengan mendukung pemerintahan yang berkuasa maupun diam-diam mendukung oposisi jika mereka melihat ada potensi perubahan kekuasaan. Saat ini, beberapa oligarki mulai mengambil langkah antisipatif, termasuk mendiversifikasi investasi mereka ke luar negeri untuk mengamankan aset dari potensi instabilitas dalam negeri. Jika kondisi ekonomi terus memburuk, ada kemungkinan mereka akan mengurangi dukungan terhadap pemerintah dan mencari alternatif politik yang lebih stabil.

Perspektif Geopolitik: Indonesia dalam Lanskap Indo-Pasifik

Dari sudut pandang akademisi Australia, Indonesia memainkan peran strategis dalam kawasan Indo-Pasifik, dengan beberapa aspek utama:

• Keamanan Maritim: Indonesia harus menghadapi tantangan seperti klaim teritorial di Laut Cina Selatan, pembajakan, dan penangkapan ikan ilegal. Kerja sama dengan Australia dalam keamanan maritim menjadi semakin penting.
• Perubahan Iklim dan Stabilitas Politik: Akademisi Australia melihat perubahan iklim sebagai ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia, terutama bagi komunitas pesisir.
• Hubungan Bilateral Australia-Indonesia: Kerja sama ekonomi, pertahanan, dan budaya menjadi faktor kunci dalam hubungan kedua negara.

Kesimpulan

Dinamika politik Indonesia saat ini menunjukkan adanya tekanan besar dari sisi ekonomi, sosial, dan geopolitik. Pemerintahan Prabowo menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas koalisi politik, mempertahankan dukungan militer, serta mencegah potensi gerakan sosial. Kebijakan penghematan yang diterapkan menimbulkan reaksi keras, sementara upaya pemberantasan korupsi dapat menjadi pedang bermata dua yang berisiko mengguncang koalisi kekuasaan.

Dalam perspektif jangka panjang, stabilitas politik Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengelola ekonomi, memperkuat hubungan internasional, serta merangkul kelompok masyarakat yang kritis terhadap kebijakan yang diambil. Jika tidak dikelola dengan hati-hati, ketidakpuasan publik dapat berkembang menjadi gerakan sosial yang lebih besar, yang berpotensi mengubah lanskap politik secara signifikan.

### Referensi
Robison, R., & Hadiz, V. (2004). Reorganizing Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets. Routledge.

Mietzner, M. (2018). Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation. NUS Press.

East-West Center. (2024). Asia Pacific Bulletin: Indonesia’s Political Landscape Amidst Economic Turbulence.

Berita dari The Jakarta Post, Reuters, dan Bloomberg terkait kebijakan ekonomi dan politik Indonesia tahun 2024-2025.

Australian National University (ANU), University of Sydney, Monash University (kajian Indo-Pasifik dan politik Indonesia)